Sabtu, 24 Maret 2012

Fiqih Muamalah


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar belakang

Dalam persepektif hukum Islam (fikih) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam aI-Qur’an dan al- Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al- Khayr (secara harfiah berarti kebaikan ). Allah berfirman:
يايها الذين ءامنوااركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم والعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج: )
Artinya : “Hai orang- orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan."[1]
 Jumlah kitab fiqih sangat banyak karena fiqih merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fiqih dalam rangka menjelaskan kriteria wakaf menurut pakar fiqih Islam, tidaklah mungkin dalam tulisan pendek ini. Akan tetapi yang paling mungkin adalah mengutif sebagiannya saja.
Taqiy al- Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (al-khayr) berarti perintah untuk melakukan waqaf.[2] Penafsiran Taqiy al- Din Abi bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (munasabat) dengan firman Allah tentang wasiat.[3] Dalam ayat tersebut, kata al- khayr diartikan dengan “harta benda”. Oleh karena itu, perintah melakukan al- khayr berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.
Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (shadaqat jariyat) dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).[4]  Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab- kitab hadis dan fiqih tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsuth, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab al-Waqf,[5] Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab al-Habs wa al-Shadaqat, Imam al-Syafi’i dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas, dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al-Washaya.[6] Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan al-ahbas, shadaqat jariyat, dan al- waqf.
Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara ekplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an atau al- Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah Ijtihadi dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah Tauqifi-nya. Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukan dua hal : Pertama, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan Kedua, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (al-amwal), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.
Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (al-Uqar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mashahif, buku- buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al- Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.
Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat- syarat objek wakaf ada empat : Pertama, harta tersebut harus mutaqawwim (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu) ; Kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan ; Ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf ; Keempat, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain. Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat al-quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karna itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan aturan mengenai hubungan antar umat manusia.

B.     Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:
1.      Bagaimana  jika  masjid  yang  sudah  diwakafkan  itu  dijual  dan  uangnya  digunakan  untuk  membangun  masjid  di  tempat  lain.
2.      Bagaimana  hukumnya  jika  tujuan  wakaf  itu  dialihkan,  misalnya  awalnya  ditujukan  untuk  membangun  masjid,  tetapi  mengingat  di  daerah  itu  sudah  ada  masjid,  maka  tujuan  waqaf  tadi  dialihkan  untuk  pembangunan  MDA.
3.      Bagaimana menurut pendapat yang paling kuat.





C.    Tujuan penulis
1.      Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara wakaf berupa uang tunai dan yang berupa sebidang tanah atau masjid.
2.      Untuk bisa memahami dari segi apa wakaf itu bisa di manfaatkannya.
3.      Untuk memberikan pemahaman utuh tentang pengertian wakaf yang sebenarnya.

D.    Metode penulisan
          Setelah data-data dikumpulkan penulis dan sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penyusunan makalah ini, penulis mengambil kesimpulan terhadap data-data kemudian diolah  secara analisa menggunakan metode sebagai berikut :
1.      Metode “Komparatif” yaitu metode yang menggunakan perbandingan atau mengkomparasikan terhadap beberapa data yang terkumpul sehingga menjadi satu kemudian ditarik kesimpulan.

E.     Sistematika penulisan

1.      Bab pertama, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
2.      Bab kedua, berisi tentang pembahasan Pustaka, yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, ketentuan-ketentuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, syarat-syarat wakif, menukar dan menjual harta wakaf, pengawasan harta wakaf.
3.      Bab ketiga, membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.



BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian  wakaf

Menurut  bahasa  wakaf  berasal  dari  waqf  yang  berarti  radiah  (terkembalikan),  al-tahbis  (tertawan)  dan  al-man’u  (mencegah).[7]
Sedangkan menurut istialahyang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh  para  ulama  adalah  sebagai  berikut:
1.      Muhammad al  Syarbini  al  Khatib  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan wakaf  ialah:
حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
 “Penahanan  harta  yang  memungkinkan  untuk  dimanfaatkan disertai  dengan  kekalnya  zat  benda  dengan  memutuskan  (memotong) tasharruf  (penggolongan)  dalam  penjagaannya  atas  Mushrif (pengelola)  yang  dibolehkan  adanya.”[8]
  1. Imam  Taqiy  al  Din  Abi  Bakr  bin  Muhammad  al  Husaini  dalam  kitab  Kifayat  al  Akhyar  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wakaf  adalah: 

ممنوع من التصرف فى عينه وتصرف منا فعه فى البر تقربا الى الله تعالى   
 “Penahanan  harta  yang  memungkinkan  untuk  dimanfaatkan  dengan  kekalnya  benda  (zatnya),  dilarang  untuk  digolongkan  zatnya  dan  dikelola  manfaatnya  dalam  kebaikan  untuk  mendekatkan  diri  pada  Allah  SWT.”[9]
  1. Ahmad  Azhar  Basyir  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wakaf  ialah,  menahan  harta  yang  mungkin  dapat  diambil  orang  manfaatnya  tidak  musnah  seketika,  dan  untuk  penggunaan  yang  dibolehkan,  serta  dimaksudkan  untuk  mendapat  ridha  Allah.[10]
  2. Idris  Ahmad  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wakaf  ialah,  menahan  harta  yang  mungkin  dapat  diambil  orang  manfaatnya, kekalnya  zatnya  dan  menyerahkannya  ke  tempat-tempat  yang  telah  ditentukan  syara’,  serta  dilarang  leluasa  pada  benda-benda  yang  dimanfaatkannya  itu.[11]

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.
1.       Dasar  hukum  wakaf               
Adapun  yang  dinyatakan  sebagai  dasar  hukum  wakaf  oleh  para  ulama,  Al  Quran  surat  Al  Hajj:  77
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج)
Berbuatlah  kamu  akan  kebaikan  agar  kamu  dapat  kemenangan.
Dalam  ayat  lain  yaitu  surat  Ali  Imron:  92,  Allah  berfirman:
لن تنالواالبر حتى تنفقوا مما تحبون (ال عمران:)
Akan  mencapai  kebaikan  bila  kamu  menyedekahkan  apa  yang  masih  kamu  cintai.
Dalam  salah  satu  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  jama’ah  kecuali  Bukhari  dan  Ibnu  Majah  dari  Abu  Hurairah  ra  sesungguhnya  Nabi  saw  bersabda:
اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صالح يدعوله
Apabila  mati  seorang   manusia,  maka  terputuslah  pahala  perbuatannya,  kecuali  tiga  perkara:  shodaqoh  jariyah  (wakaf),  ilmu  yang  dimanfaatkan,  baik  dengan  cara  mengajar  maupun  dengan  karangan  dan  anak  yang  sholeh  yang  mendoakan  orang  tuanya.

2.       Ketentuan-ketentuan  wakaf
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  berdasarkan  hadits  yang  berisi  tentang  wakaf  Umar  ra  maka  diperoleh  ketentuan-ketentuan  sbb:
1.      Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik  dijualbelikan,  dihibahkan,  maupun  diwariskan.
2.      Harta  wakaf  terlepas  dari  pemilikan  orang  yang  mewakafkannya.
3.      Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama  Islam.
4.      Harta  wakaf  dapat  dikuasakan  kepada  pengawas  yang  memiliki  hak  ikut serta dalam  harta  wakaf  sekadar  perlu  dan  tidak  berlebihan.
5.      Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.[12]

3.      Rukun  dan  syarat  wakaf

1.      Syarat-syarat  wakaf:

a)      Wakaf  tidak  dibatasi  dengan  waktu  tertentu  sebab  perbuatan  wakaf  berlaku  untuk  selamanya,  tidak  untuk  waktu  tertentu.  Bila  seseorang  mewakafkan  kebun  untuk  jangka  waktu  10  tahun  misalnya,  maka  wakaf  tersebut  dipandang  batal.

b)      Tujuan  wakaf  harus  jelas,  seperti  mewakafkan  sebidang  tanah  untuk  masjid  dsb.  Apabila  seseorang  mewakafkan  sesuatu  kepada  hukum  tanpa  menyebut  tujuannya,  hal  itu  dipandang  sah  sebab  penggunaan  benda-benda  wakaf  tersebut  menjadi  wewenang  lembaga  hukum  yang  menerima  harta-harta  wakaf  tersebut.

c)      Wakaf  harus  segera  dilaksanakan  setelah  dinyatakan  oleh  yang  mewakafkan,  tanpa  digantungkan  pada  peristiwa  yang  akan  terjadi  di  masa  yang  akan  datang  sebab  pernyataan  wakaf  berakibat  lepasnya  hak  milik  bagi  yang  mewakafkan.  Bila  wakaf  digantungkan  dengan  kematian  yang  mewakafkan,  ini  bertalian  dengan  wasiat  dan  tidak  bertalian  dengan  wakaf.  Dalam  pelaksanaan  seperti  ini,  berlakulah  ketentuan-ketentuan  yang  bertalian  dengan  wasiat.

d)     Wakaf  merupakan  perkara  yang  wajib  dilaksanakan  tanpa  adanya  hak  khiyar  (membatalkan  atau  melangsungkan  wakaf  yang  telah  dinyatakan)  sebab  pernyataan  wakaf  berlaku  seketika  dan  untuk  selamanya.


2.      Rukun-rukun  wakaf  ialah:

a)      Orang  yang  berwakaf  (wakif)

Wakif  mempunyai  kecakapan  melakukan  tabarru,  yaitu  melepaskan  hak  milik  tanpa  imbalan  materi.  Orang  dikatakan  cakap  bertindak  tabarru  adalah  baligh,  berakal  sehat,  dan  tidak  terpaksa.
b)      Harta  yang  diwakafkan  (mauquf)

Harta  wakaf  merupakan  harta  yang  bernilai,  milik  waqif  dan  tahan  lama  untuk  digunakan.  Harta  wakaf  dapat  berupa  uang  yang  dimodalkan,  berupa  saham  pada  perusahaan  dsb.    Untuk  harta  yang  berupa  modal  harus  dikelola  sedemikian  rupa  (semaksimal  mungkin)  sehingga  mendatangkan  kemaslahatan  atau  keuntungan.

c)      Tujuan  wakaf  (mauquf’alaih)
Tujuan  wakaf  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  ibadah,  sebab  wakaf  merupakan  salah  satu  amalan  shadaqah  dan  shadaqah  merupakan  salah  satu  perbuatan  ibadah.  Harta  wakaf  harus  segera  dapat  diterima  setelah  wakaf  diikrarkan.  Bila  wakaf  diperuntukkan  membangun  tempat-tempat  ibadah  umum,  hendaklah  ada  badan  yang  menerimanya.
d)     Pernyataan  wakaf  (shigat  waqf)

Wakaf  itu  di-shigat-kan,  baik  dengan  lisan,  tulisan,  maupun  dengan  isyarat.  Wakaf  dipandang  telah  terjadi  apabila  ada  pernyataan  wakif  (ijab)  dan  Kabul  dari  mauquf’alaih  tidak  diperlukan.  Isyarat  hanya  boleh  dilakukan  bagi  wakif  yang  tidak  mampu  melakukan  lisan  dan  tulisan.

3.      Macam-macam  wakaf

Menurut  para  ulama  secara  umum  wakaf  dibagi  menjadi  dua  bagian:
1.      Wakaf  ahli  (khusus)
Wakaf  ahli  disebut  juga  wakaf  keluarga  atau  wakaf  khusus.  Maksud  wakaf  ahli  ialah  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu,  seorang  atau  terbilang,  baik  keluarga  wakif  maupun  orang  lain.  Misalnya,  seseorang  mewakafkan  buku-buku  yang  ada  di  perpustakaan  pribadinya  untuk  turunannya  yang  mampu  menggunakan.  Wakaf  semacam  ini  dipandang  sah  dan  yang  berhak  menikmati  harta  wakaf  itu  adalah  orang-orang  yang  ditunjuk  dalam  pernyataan  wakaf.

2.      Wakaf  khairi
Wakaf  khairi  ialah  wakaf  yang  sejak  semula  ditujukan  untuk  kepentingan-kepentingan  umum  dan  tidak  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu.  Wakaf  khairi  inilah  yang  benar-benar  sejalan  dengan  amalan  wakaf  yang  amat  digembirakan  dalam  ajaran  Islam,  yang  dinyatakan  pahalanya  akan  terus  mengalir  hingga  wakif  meninggal  dunia,  selama  harta  masih  dapat  diambil  manfaatnya.

1.      Syarat-syarat  wakif
Dalam  wakaf  terkadang  wakif  mensyaratkan  sesuatu,  baik  satu  maupun  berbilang.  Wakif  dibolehkan  menentukan  syarat-syarat  penggunaan  harta  wakaf,  syarat-syarat  tersebut  harus  dihormati  selama  sejalan  dengan  ajaran  agama  Islam.  Misalnya,  seseorang  mewakafkan  tanah  untuk  mendirikan  pesantren  khusus  laki-laki,  syarat  seperti  itu  harus  dihormati  karena  sejalan  dengan  ketentuan-ketentuan  syara’.
Apabila  syarat-syarat  penggunaan  harta  wakaf  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  wakafnya  dipandang  sah,  tetapi  syaratnya  dipandang  batal.  Misalnya,  seseorang  yang  mewakafkan  tanah  untuk  masjid  jami’,  dengan  syarat  hanya  dipergunakan  oleh  para  anggota  perkumpulan  tertentu,  maka  wakafnya  dipandang  sah,  tetapi  syaratnya  tidak  perlu  diperhatikan.

2.       Menukar  dan  menjual  harta  wakaf
Berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu  Umar  ra  yang  menceritakan  tentang  wakaf   bahwa  wakaf  tidak  boleh  dijual, diwariskan  dan  dihibahkan. Masalahnya ialah apabila harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, apakah harta wakaf harus tetap dipertahankan tidak boleh ditukar atau dijual.
Perbuatan  wakaf  dinilai  ibadah  yang  senantiasa  mengalir  pahalanya  apabila  harta  wakaf  itu  dapat  memenuhi  fungsinya  yang  dituju.  Dalam  hal  harta  wakaf  berkurang,  rusak,  atau  tidak  dapat  memenuhi  fungsinya  yang  dituju,  harus  dicarikan  jalan  keluar  agar  harta  itu  tidak  berkurang,  utuh  dan  berfungsi.  Bahkan  untuk  menjual  atau  menukar  pun  tidak  dilarang,  kemudian  ditukarkan  dengan  benda  lain  yang  dapat  memenuhi  tujuan  wakaf.
Ibnu  Qudamah  berpendapat  bahwa  apabila  harta  wakaf  mengalami  rusak  hingga  tidak  dapat  membawa  manfaat  sesuai  dengan  tujuannya,  hendaknya  dijual  saja,  kemudian  harga  penjualannya  dibelikan  benda-benda  lain  yang  akan  mendatangkan  manfaat  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  dan  benda-benda  yang  dibeli  itu  berkedudukan  sebagai  harta  wakaf  seperti  semula.[13]

3.      Pengawasan  harta  wakaf
Pada  dasarnya  pengawasan  harta  wakaf  merupakan  hak  wakif,  tetapi  wakif  boleh  menyerahkan  pengawasan  kepada  yang  lain,  baik  lembaga  maupun  perorangan.  Untuk  menjamin  kelancaran  masalah  perwakafan,  pemerintah  berhak  campur  tangan  dengan  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  permasalahan  wakaf  termasuk  pengawasannya.
Untuk  pengawas  wakaf  yang  sifatnya  perorangan  diperlukan  syarat  sbb:
    1. Berakal  sehat
    2. Baligh
    3. Dapat  dipercaya
    4. Mampu  melaksanakan  urusan-urusan  wakaf

            Bila  syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  hakim  berhak  menunjuk  orang  lain yang  mempunyai  hubungan  kerabat  dengan  wakif.  Bila  kerabat  juga  tidak ada, maka ditunjuk  orang  lain.  Agar  pengawasan  dapat  berjalan dengan  baik,  pengawas  wakaf yang bersifat  perorangan  boleh  diberi  imbalan secukupnya  sebagai  gajinya atau boleh diambil dari hasil  harta  wakaf.
            Pengawas  harta  wakaf  berwenang  melakukan  perkara-perkara  yang  dapat mendatangkan  kebaikan  harta  wakaf  dan  mewujudkan  keuntungan -keuntungan  bagi  tujuan  wakaf,  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  yang ditentukan  wakif.
Jaminan  perwakafan  di  Indonesia dinyatakan dalam UndangUndang Pokok Agraria  No. 5 tahun 1960 Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan  diatur  dengan  peraturan  Pemerintah.

B.     Fenomena

Ada beberapa macam shighot dalam wakaf masjid:Sebidang tanah diwakafkan menjadi masjid, seperti perkataan wakif: “aku jadikan tempat ini sebagai masjid”.
a.       Dengan perkataan wakif seperti ini, menurut pendapat yang kuat hukumnya secara langsung tanah yang dimaksud menjadi masjid meskipun tidak terdapat bangunan masjid, sehingga hamparan tanah itu diberlakukan hukum masjid, seperti haram bagi yang berhadats besar berdiam di tempat itu, sah i’tikaf, sunnah shalat tahiyyatul masjid dan lain-lain.
Dengan demikian masjid tidak harus berbentuk fisik bangunan, meskipun berupa hamparan tanah kosong, jika oleh pemiliknya dijadikan masjid dengan shighot sebagaimana diatas, maka sah hukumnya.
Oleh karena seluruh hamparan tanah tersebut statusnya langsung berubah menjadi masjid, maka pemanfaatan tanah tersebut secara keseluhuran harus difungsikan masjid, dan tidak boleh ada bagian tanah yang difungsikan untuk selain masjid, misalnya dibangun toilet, kantor dan lain-lain.
b.      Wakaf tanah agar dibangun masjid. Berbeda dengan bagian pertama, wakaf model ini, wakif tidak menjadikan tanah yang dimaksud sebagai masjid, tetapi dimaksudkan agar di atastanah itu dibangun masjid. Dengan demikian tanah yang diwakafkan tidak serta merta menjadi masjid, akan tetapi statusnya sebagai tanah wakaf yang disyaratkan oleh wakif agar dibangun masjid.

c.       Wakaf model ini memungkinkan pembangunan fisik masjid sesuai dengan model masjid yang berlaku saat wakaf. Artinya, hamparan tanah itu tidak harus seluruhnya dibangun fisik masjid, dan boleh dibangun beberapa fasilitas pendukung masjid menurut yang berlaku pada saat itu, seperti kamar mandi, toilet, halaman dan lain-lain

d.      Wakaf bangunan menjadi masjid. Artinya tanah dan bangunan yang sudah jadi, diwakafkan menjadi masjid, baik bangunan tersebut model masjid atau tidak. Wakaf masjid model ini menjadikan tanah dan bangunan tersebut dihukumi masjid setelah shighot wakaf diucapkan.

e.       Menghimpun dana untuk pembangunan masjid di atas lahan kosong yang bukan berstatus masjid. Artinya, uang atau barang yang terkumpul dari penyumbang digunakan untuk pembangunan masjid. Wakaf masjid model ini tidak memerlukan shighot. Karena bangunan yang berdiri dari hasil sumbangan itu dengan sendirinya berlaku hukum masjid meskipun tidak terdapat shighot wakaf dari penyumbang maupun pengurus masjid, sebab setiap bahan material bangunan yang sudah terpasang dalam bangunan fisik masjid dengan sendirinya menjadi masjid.


f.       Adapun uang atau barang yang terkumpul dan dibelanjakan untuk pembangunan sarana penunjang masjid, seperti kamar mandi dan lain-lain, tidak dihukumi masjid, sebab pada saat penarikan sumbangan, masing-maisng penyumbang sudah dapat memahami bahwa uang atau material yang terkumpul dari para penyumbang tidak hanya dialokasikan untuk biaya pembangunan fisik masjid, tetapi juga untuk sarana penunjang lainnya.

g.      Dengan demikian pengurus pembangunan masjid boleh mengunakan sebagian dari sumbangan yang terkumpul untuk pembangunan sarana penunjang masjid berdasarkan kerelaan dari penyumbang yang dapat diketahui dari kebiasaan yang berlaku dalam pembangunan masjid.

Jika ada bangunan dengan model masjid, sedang kita tidak mengetahui secara pasti siapa yang membangunnya, apakah dibangun di atas tanah tak bertuan (ardlul mawat) atau tanah milik, dan apakah yang membangunya telah melafadzkan shighot wakaf atau tidak, maka diberlakukan hukum-hukum masjid atas bangunan tersebut, baik telah masyhur di kalangan masyarakat penyebutan masjid atau tidak.

1)      Merubah benda wakaf yang tidak terpakai.
Imam Ahmad ibn Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, merubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi seperti rusak atau sebab lain. Kebolehan tersebut baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi/maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya[14]. Misalnya masjid yang sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi yang berarti fungsi masjid itu tidak ada kemudian alat-alat bangunan masjid tersebut dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid yang baru atau menambah pembangunan masjid yang baru, atau memindahkan masjid karena pengunjungnya sudah berkurang karena perubahan susunan tata kota dan lain sebagainya.
Abu Yusuf, salah seorang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sementara Muhammad murid Abu Hanifah juga berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut rusak atau tidak berfungsi lagi maka benda tersebut kembali pada pemilik pertama atau wakif[15]. Hal ini erat kaitannya dengan pengertian milik dalam teori Abu Hanifah bahwa milik adalah miik sepenuhnya, oleh karenanya muwakif si-wakif sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak menggunakan sepenuhnya; sementara ulama yang lain bahwa benda-benda wakaf itu adalah manfaat bendanya.
2)      Merubah benda wakaf yang lebih baik.
Tentang penggantian/perubahan benda wakaf di atas menurut pendapat imam madzhab yang erat kaitannya dari pengaruh pengertian wakaf yang dikemukakannya, maka berikut ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa mengganti apa yang diwakafkan dengan sesuatu yang lebih baik ada dua macam:
Pertama, penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet maka dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya; misal kuda yang diwakafkan untuk perang bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan maka ia dapat dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya; masjid jika rusak dan tidak mungkin diramaikan maka tanahnya dijual dan hasil penjualannya dapat dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya.
Kedua, Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik dari padanya, masjid bila dibangun masjid lain yang lebih layak bagi penduduk kampung dan masjid yang lama boleh dijual.[16] Pendapat ini identik dengan pendapat imam Ahmad ibn Hambal di atas. Karena beralasan pada sebuali hadis Umar ibn Khattab, yang memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual Tamar. Contoh lain adalah bahwa Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Berdasarkan fenomena tersebut maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi maslahat yang mendesak.

C.    Analisis

Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf.
Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:
Pengertian wakaf menurut mazhab syafi’i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta’alaa.
Pengertian wakaf menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta’alaa, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.
Pengertian wakaf menurut mazhab maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan

Dari  uraian  di  atas  maka  kami  mengambil  kesimpulan  sbb:

1.      Seperti yang telah kita ketahui bersama boleh hukumnya,  mengingat  harta  wakaf  itu  yang  diambil  adalah  nilai  manfaatnya,  jadi  ketika  masjid  itu  sudah  nampak  rusak  dan  tidak  layak  pakai,  boleh  dijual  dan  dibangunkan  masjid  lain  meskipun  di  tempat  yang  berbeda.  Kebolehan  ini  mengingat  fungsi  masjid  itu  masih  untuk  syiar  Islam  dan  kepentingan  umum  umat  Islam.
2.      Sangat jelas sekali boleh  karena  ditinjau  dari  tujuannya  wakaf  tersebut  masih  digunakan  untuk  kepentingan  syiar  Islam,  untuk  memajukan  pendidikan  Islam  pada  umumnya.  Jadi  tujuannya  masih  ditujukan  untuk  kepentingan  umum  umat  Islam.
3.      Pada prinsipnya wakaf itu kekal baik status bendanya maupun penggunaannya; walaupun demikian dalam kasus-kasus tertentu perubahan terhadap pemanfaatan benda wakaf bisa terjadi.Dalam masalah ini muncul berbgai madzhab fiqh yang menyelesaikan persoalan-persoalan tadi dengan sejumlah alasan masing-masing.Madzhab Syafi’i mengklasifikasikannya dengan prinsip kehati-hatian dan memasukkannya dalam kategori darurat; madzhab Hanafi menyelesaikannya dengan metode istihsan; madzhab Maliki dan Hambali menyelesaikannya dengan metode al mashlahah al mursalah.
Sekalipun ada ulama-ulama fiqh yang membolehkan wakaf tersebut dijual, dipindahkan, dirubah atau diganti; hal ini sejalan dengan pemanfaatan benda tersebut bagi kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf. Landasan berfikir mereka adalah agar benda tersebut tetap memberikan kemaslahatan bagi umat manusia sepanjang yang dibolehkan agama.
Ungkapan di atas tidak terlepas dari pengertian wakaf yang dikemukakan oleh masing-masing imam madzhab sehingga berdampak pada bagaimana cara menggunakan/memanfaatkan benda wakaf itu sendiri, misalnya: Abu Hanifah menilai bahwa wakaf sesungguhnya merupakan benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan,[17] berdasarkan difinisi ini maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjuafiya. Hal ini karena wakaf itu identik dengan pinjam meminjam (Ariyah).
Malikiyah mengatakan wakaf itu sesungguhnya merupakan perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun yang dimiliki tersebut berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.Madzhab ini juga menganggap bahwa wakaf boleh dalam masa tertentu.[18] Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif.
Sementara menurut Syafi’iyah dan Hanabilah wakaf itu sesungguhnya merupakan penahanan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya sedang bendanya tidak terganggu.Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.Atas dasar itu benda tersebut lepas dari pemilikan di wakif dan menjadi hak Allah. Kewenangan wakaf itu hilang bahkan ia wajib mensedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.[19]
Menurut  bahasa  wakaf  berasal  dari  waqf  yang  berarti  radiah  (terkembalikan),  al-tahbis  (tertawan)  dan  al-man’u  (mencegah).
Idris  Ahmad  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wakaf  ialah,  menahan  harta  yang  mungkin  dapat  diambil  orang  manfaatnya, kekalnya  zatnya  dan  menyerahkannya  ke  tempat-tempat  yang  telah  ditentukan  syara’,  serta  dilarang  leluasa  pada  benda-benda  yang  dimanfaatkannya  itu.
Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Dana yang dapat digalang melalui Sertifikat Wakaf Tunai ini nantinya akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai Nadzir (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelola harta wakaf.
Salah satu tugas utama nadhir adalah menjaga dan merawat masjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi pengunjung. Disamping merawat kondisi masjid, nadhir juga harus mengawasi penggunaan fungsi masjid dan segala fasilitas yang dimilikinya. Masjid dan fasilitas yang dimiliki harus terjaga dari penggunaan yang bukan semestinya.
Bangunan fisik masjid tidak boleh dirubah atau dibongkar tanpa ada sebab yang menuntutnya. Menurut para ulama’ madzhab Syafi’i, pembongkaran bangunan masjid hanya diperbolehkan karena alasan yang mendesak, seperti perluasan masjid karena sudah tidak mampu menampung jama’ah, arah kiblat masjid tidak tepat, sehingga harus dibongkar dan diluruskan tepat ke arah kiblat, atau rapuhnya bangunan yang mengharuskan dilakukan renovasi. Renovasi masjid tidak boleh dilakukan hanya karena alasan mengikuti model.
Apabila dilakukan renovasi atau perluasan masjid karena perluasan atau bangunan yang sudah rapuh, maka sisa bongkaran masjid harus disimpan jika masih dibutuhkan untuk dipergunakan kembali. Dan jika tidak dibutuhkan lagi atau tidak memungkinkan untuk disimpan, maka boleh dijual. Hasil dari penjualan sedapat mungkin dipergunakan untuk membeli barang sejenis. Menurut Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, hasil penjualan dipergunakan untuk semua kemaslahatan masjid.
Inventaris yang dimilki masjid, seperti karpet, speker, dan lain-lain, yang dibeli dengan uang milik masjid atau hibah dari seseorang hukumnya dapat dijual apabila diperlukan. Sedangkan yang didapat dari wakaf seseorang maka tidak boleh dijual.
Penerangan masjid adalah satu fasilitas penting yang dimiliki masjid. bahkan sunnah hukumnya menyediakan fasilitas lampu dan alas lantai didalam masjid. Nadhir berkewajiban untuk memperhatikan penggunaan lampu penerangan masjid. Artinya penggunaan lampu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan lampu secara berlebihan hukumnya adalah haram, karena pemborosan kas masjid. Pada malam hari ketika jama’ah sudah tidak ada, seluruh penerangan masjid harus dimatikan, kecuali beberapa lampu kecil untuk penerangan bangunan masjid agar tetap terlihat megah .
A. KETENTUAN-KETENTUAN  WAKAF
1.      Harta  wakaf  harus  tetap.
2.      Harta  wakaf  terlepas  dari  pemilikan  orang  yang  mewakafkannya.
3.      Tujuan  wakaf  harus  jelas  dan  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam.
4.      Harta  wakaf  dapat  berupa  tanah  dan  sebagainya,  yang  tahan  lama  dan  tidak  musnah  sekali  digunakan.

B.     RUKUN  DAN  SYARAT  WAKAF
a). Syarat-syarat  wakaf:
      1.  Wakaf  tidak  dibatasi  dengan  waktu  tertentu 
      2.  Tujuan  wakaf  harus  jelas
      3.  Wakaf  harus  segera  dilaksanakan  setelah  dinyatakan  oleh  yang  mewakafkan
      4.  Wakaf  merupakan  perkara  yang  wajib  dilaksanakan  tanpa  adanya  hak  khiyar  .

      b). Rukun-rukun  wakaf  ialah:
  1. Orang  yang  berwakaf  (wakif)
  2. Harta  yang  diwakafkan  (mauquf)
  3. Tujuan  wakaf  (mauquf’alaih)
  4. Pernyataan  wakaf  (shigat  waqf)

C.MACAM-MACAM  WAKAF
  1. Wakaf  ahli  (khusus)
  2. Wakaf  khairi

D.SYARAT-SYARAT  WAKIF
Dalam  wakaf  terkadang  wakif  mensyaratkan  sesuatu,  baik  satu  maupun  berbilang.  Wakif  dibolehkan  menentukan  syarat-syarat  penggunaan  harta  wakaf,  syarat-syarat  tersebut  harus  dihormati  selama  sejalan  dengan  ajaran  agama  Islam. 

E.MENUKAR  DAN  MENJUAL  HARTA  WAKAF
Berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu  Umar  ra  yang  menceritakan  tentang  wakaf   bahwa  wakaf  tidak  boleh  dijual, diwariskan  dan  dihibahkan. 

F.PENGAWASAN  HARTA  WAKAF
Pada  dasarnya  pengawasan  harta  wakaf  merupakan  hak  wakif,  tetapi  wakif  boleh  menyerahkan  pengawasan  kepada  yang  lain,  baik  lembaga  maupun  perorangan.  Untuk  menjamin  kelancaran  masalah  perwakafan,  pemerintah  berhak  campur  tangan  dengan  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  permasalahan  wakaf  termasuk  pengawasannya.
C.    Saran-saran
Sebagai  muslim  dan  calon  guru  kita  harus  mengetahui  masalah  wakaf,  apalagi  jika  tempat  kita  mengajar  di  atas  tanah  wakaf.  Agar  kita  bisa  menjaga  kebaikan  itu  sehingga  menjadi  amal  jariyah.
Persoalannya sekarang, bagaimana model dan mekanisme penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat aplicable dan visible diterapkan di Indonesia. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan kelompok terhadap status hukum wakaf tunai seperti kalangan madzhab Syafi’i yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam early warning untuk mengontrol dan menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks risk management. Meskipun, dananya diputar dalam investasi sektor riil, di samping alternatif menggunakan cara konvensional asuransi dan penjaminan syariah.
Tergalinya potensi dana wakaf yang dahsyat sangat diharapkan melalui impelemntasi Sertifikat Wakaf Tunai yang menyejahterakan masyarakat secara terkoordinatif, sinergis, sitematis dan professional. Di samping itu, tantangan integritas amanah dan kepercayaan (trust) bagi pengelolaan dana sosial (volunteer) menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang fit and proper bagi penerapan konsepnya. Bukankah Allah selalu menjanjikan keberkahan dan kemaslahatan dalam sistem sedekah pengganti sistem ribawi yang eksploitatif dan memonopoli modal.
DAFTAR PUSTAKA
Ø  Ahmad, Idris. Fiqh al-syafi’iyah, Jakarta: Karya Indah. 1986.
Ø  Asy-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta. Bulan Bintang. 1984.
Ø  Basyir, Ahmad Azhar. Wakaf, Ijarah, dan syirkah, Bandung. Al-Ma’arif. 1987.
Ø  Djazuli, H. Atjep. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar. Bandung: Dunia Ilmu. 1987.
Ø  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Gunung Djati Press, Bandung, 1997.
Ø  Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah.



[1] QS. Al- Hajj (22) : 77
[2] Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al- Akhyar Fi Hall Ghayat al- Ikhtishar, Semarang : Thaha Putra, t.th, J. I. hal. 319
[3] QS. Al- Baqarah (2) : 180.
[4] Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bandung, Dahlan, t.th, j.II, hal. 14
[5] Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, Kitab al-Mabsuth, Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2001), Jilid IV, Juz XII, hal. 33-34.
[6] Imam Bukhari, Shaheh al- Bukhari, Semarang, Thaha Putra, 1981 ), j. III, hal 185-199
[7] Muhammad al-syarbini al-khatib, Al-‘Iqna fi hall al-alfadz Abi Syuza, (Dar al-Ihya al-kutub: Indonesia,t.t.), hlm 319.
[8] Ibid, hlm. 81.

[9] Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar, PT Al-ma’arif: Bandung, t t., hlm. 119
[10] Ahmad Azhar Basir, wakaf; PT Al-Ma’arif: bandung, 1987, hlm. 5.
[11] Idris Ahmad fiqh al-syafi’iyah, Karya Indah: Jakarta, 1986, hlm. 156.
[12] Azhar Basir, loc.cit., hlm. 6-7
[13] Ibid., hlm. 19.
[14] Sayid sabiq. (1971). Fiqh Al_sunah. Daral Fikr, Bairut. Hlm. 387.
[15] Ibid.
[16] Sayid sabiq. Op.cit. hlm. 376-377.
[17] Wahbah al-Zuhaily. (1984). Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Dar al Fikr, Damsyik hlm 153-156.
[18] Ibid.
[19] Ibid.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar